Spanduk Penolakan Jupe Mulai Dipasang

TEMPO Interaktif, Pacitan - Kedatangan artis Julia Perez alias Jupe ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, hari ini (24/4) disambut dengan spanduk penolakan dari kalangan aktivis dan ormas berbasis keagamaan.

Koordinator Aliansi Perempuan Pacitan (APP), Ririn Subiyanti, mengatakan spanduk yang dipasang itu merupakan himbauan moral bagi masyarakat agar mempertimbangkan betul dalam memilih calon pemimpin. “Kami memasang spanduk berisi pesan moral di beberapa tempat. Kami berharap ini akan memberikan wawasan bagi masyarakat Pacitan dalam memilih calon pemimpin ke depan,” jelasnya, Sabtu (24/4).

Salah satu spanduk penolakan Jupe itu dipasang di sekitar kawasan Kantor Pemerintah Kabupaten Pacitan, tepatnya di depan Kantor Badan Kepegawaian daerah (BKD) Jalan Jaksa Agung Soeprapto. Spanduk tersebut berisi tulisan “Bila Suatu Urusan Diserahkan Pada yang Bukan Ahlinya, Tunggulah Kehancurannya” dan “Sebaiknya Jupe Jadi Artis Saja, Jangan Jadi Cawabup Pacitan.”

Spanduk ini jadi perhatian pengguna jalan setempat. Ririn menjelaskan bahwa saat ini sedikitnya sudah 20 organisasi masyarakat yang menolak Jupe mencalonkan sebagai wakil bupati Pacitan. “Sampai sekarang sudah ada 20 lembaga atau ormas yang menyatakan sikap menolak Jupe mencalonkan wakil bupati Pacitan,” ucap Ketua Bidang Kewanitaan Yayasan Ar Rahmah Kabupaten Pacitan ini.

Menurutnya, 20 lembaga itu terdiri dari unsur ormas besar seperi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, dan ormas yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Delapan lembaga merupakan penggagas sejak awal dan 12 ormas lainnya adalah organisasi pendukung.

Ketua Pengurus Daerah (PD) Aisyiyah Kabupaten Pacitan, Indaryati, membenarkan dukungan atas penolakan artis bernama asli Yuli Rachmawati tersebut. “Aisyiyah menilai sosok Jupe tidak layak mencalonkan sebagai wakil kepala daerah, dia tidak memenuhi persyaratan menurut pendapat kami,” katanya di sela-sela pemasangan spanduk.

Menurutnya, dari segi profesionalisme, Jupe kurang layak mencalonkan sebagai pemimpin. “Profesionalisme itu dilihat dari latar pendidikan dan pengalaman kepemimpinannya. Jupe bukan lulusan sarjana dan tidak pernah memiliki kepemimpinan baik di partai politik ataupun birokrasi,” jelasnya.

Pukul 11.00 WIB ini Jupe dijadwalkan tiba di Pacitan dan melakukan beberapa agenda termasuk bertemu dengan Bupati Pacitan, Sujono, sekitar pukul 12.00.

ISHOMUDDIN

Title Post:
Rating: 100% based on 99998 ratings. 99 user reviews.
Author:

Terimakasih sudah berkunjung di blog SELAPUTS, Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar

Ukraina Cari Pinjaman 12 Miliar Dolar AS

KIEV, KOMPAS.com - Ukraina sedang mencari pinjaman baru 12 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF) karena negara itu berjuang untuk pulih dari krisis ekonomi, juru bicara untuk Wakil Perdana Menteri Sergiy Tigipko mengatakan Selasa (20/4/2010).

"Kita berbicara tentang jumlah sekitar 12 miliar dolar," kata Iryna Rudko, juru bicara untuk Tigipko, kepada AFP.

Dia mengatakan Ukraina berharap untuk meraih sebuah program dua-dan setengah tahun baru dari kerjasama dengan IMF yang tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah berharap untuk menerima tahap pertama pada Juni," kata Rudko.

Pada Kamis, Tigipko mengatur untuk perjalanan ke Washington untuk pertemuan Bank Dunia dan IMF.

Pada 2008, IMF memperpanjang kredit 16,4 miliar dolar untuk Ukaina, dimana pemerintah sejauh ini telah menerima total 10,6 miliar dolar.

Pembayaran dibekukan tahun lalu setelah Ukraina mengesahkan undang-undang menaikkan upah minimum dan pensiun meskipun IMF menentangnya.

Pemimpin baru Ukraina Viktor Yanukovych telah menetapkan pembaharuan kerjasama dengan IMF sebagai prioritas utama.

"Syarat utama IMF adalah Ukraina mengadopsi anggaran realistis untuk 2010 membatasi defisit tidak lebih dari enam persen dari Produk Domestik Bruto," kata pejabat pemerintah Ukraina.

Anggaran baru juga tergantung pada apakah Ukraina akan berhasil dalam memenangkanharga gas rendah dari Rusia. Kompas - 1 jam 54 menit lalu

Title Post:
Rating: 100% based on 99998 ratings. 99 user reviews.
Author:

Terimakasih sudah berkunjung di blog SELAPUTS, Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar

Lieberman: Penyelesaian Timur Tengah Yang Dipaksakan Timbulkan Kerusuhan

Jerusalem (ANTARA/Reuters) - Dalam peringatan terselubung kepada Presiden AS Barack Obama, Menteri Luar Negeri Israel,Avigdor Lieberman Selasa, mengatakan setiap tindakan untuk memaksakan penyelesaian perdamaian antara Israel dengan Palestina akan mengarah kepada konflik yang lebih besar.

"Setiap upaya untuk memaksakan penyelesaian atas semua pihak tanpa menetapkan landasan saling percaya hanya akan menambah dalam konflik," kata Avigdor Lieberman kepada korps diplomatik yang berkumpul pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Israel di Jerusalem .

Kendati tak merujuk kepada Amerika Serikat, pernyataan itu tampaknya merupakan reaksi atas spekulasi baru-baru ini di Washington bahwa Obama mungkin mempertimbangkan untuk mengusulkan penyelesaian perdamaian sementara tak ada kesepakatan melalui perundingan antara Palestina dengan Israel.

Lieberman, yang memimpin partai sayap-kanan-jauh yang pro-pemukim dalam koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan sebelum perundingan penyelesaian akhir konflik 62 tahun, tersebut, pertama akan perlu untuk menetapkan "kenyataan baru", yaitu Israel menikmati keamanan, Palestina memperoleh kemakmuran yang lebih besar dan kedua pihak memiliki kestabilan lebih besar pula.

Ia juga mengatakan kepada para duta besar yang berkumpul di halaman kediaman presiden di Jerusalem bahwa Israel takkan pernah menyerahkan kekuasaan atas seluruh Jerusalem, kota yang menjadi inti konflik.

Banyak negara asing mendukung penyelesaian melalui perundingan bagi percekcokan mengenai Jerusalem yang akan menampung aspirasi Palestina untuk menjadikan Jerusalem Timur, yang direbut Israel dalam Perang 1967, sebagai ibukota negara masa depan mereka. Antara - 1 jam 1 menit lalu

Title Post:
Rating: 100% based on 99998 ratings. 99 user reviews.
Author:

Terimakasih sudah berkunjung di blog SELAPUTS, Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar

Diktator Argentina Dihukum 25 Tahun

BUENOS AIRES, KOMPAS.com - Sebuah pengadilan kota Buenos Aires menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun bagi diktator terakhir Argentina, Reynaldo Bignone (82), Selasa (20/4/2010).

Hakim pengadilan itu menvonis Bignone bersalah karena terbukti memerintahkan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga Argentina semasa pemerintahannya tahun 1982-1983.

Pengadilan juga menghukum enam pejabat negara yang pernah bertugas pada era pemerintahan Bignone.

Dalam persidangan itu, banyak di antara para pengunjung membawa foto sanak saudaranya yang tewas atau hilang pada masa pemerintahan Bignone itu

Title Post:
Rating: 100% based on 99998 ratings. 99 user reviews.
Author:

Terimakasih sudah berkunjung di blog SELAPUTS, Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar

Kecurangan Pemilu Ditayang di Youtube

KHARTOUM, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC) Sudan menepis sangkaan kecurangan yang muncul dari satu tayangan video di jejaring sosial Youtube.

Video yang dimuat Enough Project, kelompok pemerhati Sudan, di jejaring Youtube, itu menunjukkan aksi pengisian surat-surat suara di sebuah TPS untuk memenangkan Presiden Omar al-Bashir.

"(Tayangan) itu palsu. Kami tidak bisa menyelidiki apa saja yang ada di internet," kata Pejabat senior NEC, Hadi Mohammed Ahmed kepada wartawan di Khartoum, Selasa (20/4/2010).

Video kontroversial itu memperlihatkan seorang pria berpakaian khas Sudan timur mencurangi kotak-kotak surat suara yang diawasi petugas berseragam NEC di bilik suara.

Partai-partai oposisi Sudan, termasuk beberapa yang memboikot pelaksanaan Pemilu pekan lalu itu, menuduh presiden berkuasa, Omar al-Bashir, curang.

Mereka pun menolak hasil Pemilu multipartai yang baru pertama kali dilaksanakan sejak 1986 itu.

"Saudara-saudara saya terdaftar di dua tempat pemungutan suara di wilayah Um Badda tapi saya tidak menerima surat-surat suara dari TPS-TPS itu. Bagaimana mungkin?," kata Abdallah Deng Nial, calon presiden dari Partai Kongres Populer Islam yang ikut memperebutkan kursi kepresidenan Sudan dalam Pemilu pekan lalu itu.

Nial menuduh terjadinya kecurangan. "Ini korupsi. Mereka mengubah kotak-kotak suara," katanya.

Pemerintah AS menyayangkan terjadinya pelanggaran serta pembatasan terhadap hak-hak politik dan kebebasan lewat proses Pemilu.

AS menilai konflik di Darfur pun tidak memberikan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya Pemilu yang dapat diterima.

Gedung Putih memuji rakyat Sudan yang berhasil membuat Pemilu mereka damai dan berarti namun mengingatkan soal penilaian para pemantau independen bahwa Pemilu mereka gagal memenuhi standar internasional.

"Tidak cukupnya persiapan teknis Pemilu menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran serius," kata Juru Bicara Gedung Putih Robert Gibbs.

Akhir pekan lalu, sejumlah pemantau asing, termasuk mantan presiden Amerika Serikat (AS) Jimmy Carter dari Carter Center dan Ketua Pemantau Pemilu Uni Eropa Veronique de Keyser, menilai Pemilu Sudan gagal memenuhi standar internasional.

Namun terlepas dari kritik yang ada, Carter dan para pemantau Uni Eropa sepakat bahwa proses Pemilu yang diikuti sedikitnya 16 juta pemilih terdaftar untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan anggota dewan setempat itu merupakan langkah tepat bagi Sudan.

"De Keyser memandang Pemilu itu sebagai langkah besar yang membuka keran demokrasi di Sudan."

Pandangan senada juga disampaikan Carter. "Pemilu tersebut memberi kesempatan kepada rakyat Sudan untuk ikut dan memberikan suara mereka. Karena itu sudah selayaknya dunia mengakui hasilnya," katanya.

"Saya yakin, mayoritas masyarakat dunia yang diwakili pemerintah mereka akan menerima hasil Pemilu ini," kata Carter.

Terlepas dari tudingan miring banyak partai oposisi dan pemantau asing tersebut, Partai Kongres Nasional (NCP) Sudan yang berkuasa dan kelompok pemberontak selatan, Selasa, sepakat menerima hasil Pemilu.

Wakil Ketua NCP, Ali Osman Taha, menyepakati keputusan mengikat Komisi Pemilihan Umum dalam pembicaraannya dengan Ketua Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) Salva Kiir.

"Kami sepakat menerima hasil yang diumumkan Komisi Pemilu Nasional dan menghormati keputusan Komisi Pemilu Nasional," kata Taha dalam pernyataannya yang disiarkan stasiun TV nasional Sudan.

Surat-surat suara Pemilu yang diikuti sekitar 16 juta orang pemilih terdaftar itu masih dihitung. Pesta demokrasi multipartai pertama sejak 1986 itu dimaksudkan untuk memilih presiden serta anggota parlemen dan wakil daerah. Kompas - 1 jam 48 menit lalu

Title Post:
Rating: 100% based on 99998 ratings. 99 user reviews.
Author:

Terimakasih sudah berkunjung di blog SELAPUTS, Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar