Selasa, 03 Juli 2012

DEFINISI - ARTI - PENGERTIAN AUTHORITY / OTORITAS

walaupun otoritas dapat didefinisikan sebagai hak untuk

meminta dan menerima kepatuhan, yang

sering berdasar kesepakatan bersama, na-

mun acla perselisihan di kalangan teoretisi

sosial tentang hakikat dari otoritas itu' Hal

ini tidak mengejutkan sebab konsep otori-

tas yang berbeda-beda cenderung mereflek-

sikan teori dan pandangan sosial-politik

yang berbeda pula' Akan tetapi, berbagai

konsep otoritas tersebut tampaknya pu-

nya dua komponen yang sama' Yang satu

adalah tidak adanya penilaian pribadi; dan

yang satunya lagi adalah identifikasi otori-

tas yang diakui.

Ini melahirkan perbedaan yang ber-

guna. Jika seseorang patuh pada penilaian

otoritas yang didasarkan pada seper:ang-

kat aturan yang berlaku dalam masyara-

kat, berarti kita berbicara tentang otoritas

de iure. Tetapi jika seseorang patuh pada

penilaian orang lain karena dia menerima

klaim otoritas yang sah' maka ini berarti

otoritas de facto. Orang tua biasanya me-

miliki otoritas de iure dan de facto atas

anak-anaknya. Akan tetapi dimungkinkan

pula mereka punya otoritas de iure tanpa

otorit", de facto, dan sebaliknya' Jika

otoritas diidentifikasi dan diakui berdasar

kepercayaan, maka kita bicara tentang se-

buah otoritas (seperti dokter yang memberi

nasihat kepada pasien). Jika, di lain pihak,

identifikasi dan pengakuan itu berdasar-

kan tindakan, maka seseorang itu berada

di dalam otoritas (seperti polisi mengatur

lalu lintas).

Mungkin cara terbaik untuk mene-

rangkan konsep otoritas adalah dengan

mendeskripsikan solusi yang berbeda un-

tuk tiga problem otoritas.

P ertama, mengapa dibutr"rhkan konsep

otoritas? Hannah Arendt dan Bertrand de

Jouvenel memberi penjelasan yang berbe-

da-beda tentang otoritas' tetapi keduanya

sepaham (dan juga kebanyakan teoretisi

lain) bahwa kohesi dan kontinuitas ke-

hidupan sosial tidak dapat dijelaskan se-

cara memadai hanya dari segi koersi (pak-

saan), Ltnplnsntp' atau diskusi rasional'

Arendt (1960) percaya bahwa otoritas

mengimplikasikan ketaatan di mana orang

mempertahankan kebebasan mereka' Dia

memtedakan dari Powutt, paksaan dan

kekerasan, dan iuga dari persuasi, sebab

dalam persuasi orang berada dalam posisi

setara. Dia percaya bahwa munculnya to-

talitarianisme di abad ke-20 didahului oleh

hilangnya otoritas: kelompok orang yang

kesepian akan mencari kenyamanan dalam

g.rulut massa politik dan merasa perlu

pemimPin.

Menurut Jouvenel (t957), otoritas

adalah kemampuan seseorang untuk men-

dapatkan persetujuan atas proposalnya'

Ini berbeda dari kekuasaan (power) sebab

otoritas hanya dijalankan atas orang yang

mau menerimanYa. Namun, orang Yang

menduduki posisi otoritas, atau penguasa'

mungkin punya otoritas atas sebagian da_

ri bawahannya, tetapi mereka mungkin pu_

nya kekuasaan atas sebagian yang lainnya;

ini akan menjadi kekuasaan atas semua

bawahan dengan menggunakan otoritas

atas sebagian bawah an, atau negara oto_

ritarian. Jouvenel percaya bahwa adalah

keliru untuk mempertentangkan otoritas

dengan kebebasan (tibertyl sebab otoritas

berakhir ketika penerimaan sukarela juga

berakhir: menurutnya, disolusi agregat ma_

nusia adalah induk dari segala kejahatan,

dan kekuasaan polisi akan masuk ketika

prestise keluar.

Kedua, bagaimana cara orang yang me_

miliki otoritas sampai bisa memilikinya?

Max Weber (1921-2) membedakan tipe_

tipe otoritas, atau ..dominasi yang sah.,,

Otoritas legal didasarkan pada keyakinan

pada legaliras aruran yang diberlakukan

dan hak dari orang yang diangkat ke posisi

otoritas berdasar aturan itu untuk menge_

luarkan perintah. petugas polisi dipatuhi

karena mereka diberi otoritas berdasarkan

hukum, dan perintah polisi akan dipatuhi.

Otoritas tradisional didasarkan pada keya-

kinan yang sudah mapan terhadap kesu-

cian tradisi lama dan legitimasi dari mere-

ka yang menjalankan otoritas atas mereka.

Jenis otoritas ini juga didefinisikan dalam

term seperangkat aturan, tetapi aturan itu

kebanyakan diekspresikan dalam tradisi

dan adat istiadat. Terakhir, otoritas karis-

matik didasarkan pada ketaatan kepada

orang suci, pahlawan, atau tokoh panutan,

dan pada pola atau perintah normatif yang

ditetapkan oleh tokoh itu (lihat CHnnrsl,ae).

Contoh terbaik adalah yesus, yang bicara

"dengan otoritas" di Kuil, meski hanya

selama 12 tahun, yang ucapannya adalah

sebentuk otoritas tersendiri, ..Telah ditulis

... tetapi Aku katakan kepada kalian."

Menurut Weber, tiga tipe otoritas ini

adalah "tipe ideal". Ketiganya hampir

selalu eksis dalam bentuk campuran. pe-

ter Winch (1,967) menuniukkan bahwa,

dalam analisis rerakhir, ketiganya di-

dasarkan pada tradisi. Bahkan otoritas

karismatik memiliki dasar tradisi, sebab

pemimpin karismatik selalu memperbarui

tradisi yang sudah ada dan tindakannya ti_

dak bisa dipisahkan dari tradisi: yesus me_

mang mengatakan bahwa dia tidak datang

untuk mencabut hukum, tetapi untuk me_

menuhinya. Perlu juga ditunjukkan bahwa

perbedaan, dalam teori'Weber, antara oto_

ritas hukum (legal) dan tradisional di satu

pihak dengan otoritas karismatik di pihak

lain, adalah sama dengan perbedaan an_

tara pendapat Jouvenel tentang penengah

klaim yang sudah ada dan saling berkon_

flik dengan tujuan, rex, yang pimpinan

atau pencipta kebijakanbaru, dux.

Pertanypan ketiga adalah mengapa

orang mengalah kepada otoritas. pemikir

politik radikal, rerutama dari kubu anarkis

dan Marxis, percaya bahwa orang seha_

rusnya tidak usah mengalah. Marxis ber_

pendapat bahwa ororitas adalah sebentuk

kesenjangan, menutupi sifat kelas negara

kapitalis dan pemaksaan ideologi. Jurgen

Habermas (1973) percaya, misalnya, bah-

wa negara "kapitalisme akhir" menghada_

pi krisis legitimasi. Anarkis modern, seper-

ti Robert Paul'Wolff (1,970),menunjukkan

konflik antara oronomi individual dengan

otoritas. Menurut mereka, otoritas selalu

menyiratkan adanya kepatuhan terhadap

penilaian.

Kubu konservatif dan liberal menja-

wab bahwa perpecahan inrelektual dari

buruh selalu ada di dalarn tatanan ma-

syarakat yang kompleks dewasa ini. Me-

reka j.tga menunjukkan bahwa sejenis

hukum tertentu akan menjamin kebebasan

individual, bukan membatasinya, dan ka-

rena itu ia bertindak sebagai syarat, bukan

pembatas, otonomi.

Kubu liberal modern biasanya mem-

bedakan antara otoritas hukum, yang

mereka anggap sebagai hal yang diperlu-

kan untuk memfasilitasi kerja sama so-

sial, dengan kekuasaan individual, yang

cenderung tidak mereka percayai. Tetapi,

mereka berbeda dalam hal bagaimana

mereka mendapatkan otoritas dari hukum.

Menurut John Rawl (1971,) dan James M.

Buchanan (1975), otoritas berasal dari So-

Orang patuh pada otoritas

karena sesuai dengan kepentingan mereka;

mereka akan memilih (jenis) otoritas jika

diberi informasi yang relevan atau jika

diletakkan dalam tata situasi yang tepat.

Menurut Friedrich A. Hayek (1979), oto-

ritas muncul dari proses panjang adaptasi

mutual dari individu, seperti diekspresikan

dalam perundang-undangan, tradisi, kon-

vensi dan adat istiadat: dia berpendapat,

kecuali unit politik diciptakan dengan

penaklukan, orang akan patuh kepada

otoritas bukan untuk membuat otoritas

itu mampu melakukan apa yang disukai-

tryd, tetapi karena mereka memercayai

seseorang untuk bertindak sesuai dengan

konsepsi keadilan yang mereka sepakati

bersama. Menurut Robert Norzick (1974l1,

otoritas negara didasarkan pada penghar-

gaan pada hak-hak individual.

Di lain pihak, beberapa pemikir mod-

ern, Michael Oakeshott (1.962), Hannah

Arendt, dan yang lainnya, yang dipenga-

ruhi oleh Aristoteles, Rousseau, dan Hegel,

tidak mengacu pada kepentingan atau hak,

tetapi pada identitas sosial. Mereka meng-

ganti teori diri (selues) yang bebas (dan

karenanya lemah) dengan diri yang "di-

tempatkan" (sitwated), sebagian berdasar-

kan peran sosialnya, praktik sosialnya,

juga berdasar tempat dan waktu. Alasan

kita menerima otoritas, menurut teoretisi

ini, adalah karena otoritas mengekspre-

sikan kehendak bersama kita atau mere-

fleksikan identitas bersama kita, nilai dan

keyakinan yang sama-sama kita anut.

Meski beberapa argumen komunitarian

yang menentang liberalisme adalah sama

dengan argumen konservatif (terutama

British Tories) di awal abad ke-19, mereka

biasanya menghasilkan kebijakan yang

lebih egaliter. Tetapi, ketika "diri" (selues)

diletakkan dalam kultur individualis, pan-

dangan komunitarian akan menjadi liber-

tarian, dan contohnya adalah Oakeshott.

Terakhir, kubu "realis" politik percaya

bahwa otoritas tidak muncul berdasarkan

keyakinan bersama atau konvensi, tetapi

berdasarkan penetapan (imposition). Yil-

fredo Pareto mendeskripsikan politik seb-

agai persaingan di antara elite untuk menge-

jar tujuan mereka dengan memanfaatkan

dukungan massa: "Semua pemerintahan

menggunakan kekuatan dan semuanya

menegaskan bahwa mereka didirikan ber-

dasarkan suatu alasan (reason)" (Pareto,

L9L6-19, sect. 2183). Menurut Gaerano

Mosca (1896), kelas penguasa mendo-

minasi mayoritas yang tidak terorganisir,

melegitimasi kekuasaannya berdasarkan

suatu "formula politik." Marxis dan anar-

kis sampai tingkat tertentu sepakat dengan

realis pglitik tentang sifat dari otoritas, wa-

laupun dua kubu ini tidak sepaham dengan

realis dalam hal bahwa otoritas tidak bisa

mereka terima dan ingin menggantikannya

dengan sesuatu yang, bagaimanapun juga,

hakikatnya tidak mereka sepakati pula.

Tetapi kebanyakan filsuf politik dan sosi-

olog politik percaya bahwa otoritas adalah

tak terhindarkan dan tidak bisa dihapus-

kan dalam kehidupan sosial.

Title Post:
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Author:

Terimakasih sudah berkunjung di blog SELAPUTS, Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

  © Blogger template Noblarum by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP  

ad8d337c32e240c9ae465ea741f05202 submit to reddit